Lampung Utara — Dalam dinamika tata niaga ubi kayu saat ini, keberadaan instrumen hukum yang tegas dan implementatif menjadi kebutuhan yang sangat mendesak. Meskipun berbagai pihak telah berupaya menjalankan peran masing-masing, belum adanya kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi menyebabkan pengaturan hubungan antara petani, pelaku usaha, dan pabrik pengolahan masih menghadapi tantangan yang signifikan.
Kondisi ini bukan semata karena kelalaian satu pihak, melainkan lebih pada belum optimalnya dukungan regulatif yang dapat menjamin kepastian usaha, keadilan relasi dagang, dan perlindungan terhadap seluruh aktor dalam rantai pasok. Regulasi yang ada umumnya masih bersifat sektoral, belum komprehensif, dan belum mampu menjawab dinamika pasar yang terus berkembang.
Oleh karena itu, diperlukan kebijakan hukum yang jelas dan berkeadilan, yang dapat mengatur tata niaga ubi kayu secara menyeluruh. Instrumen ini perlu disusun secara partisipatif, melibatkan unsur pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha, serta organisasi petani, agar dapat mencerminkan kepentingan bersama dan menciptakan mekanisme tata niaga yang sehat, transparan, dan berkelanjutan.
Dengan adanya regulasi yang kuat, tata kelola komoditas ubi kayu dapat diarahkan untuk memperkuat posisi petani, meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi semua pihak.
(Red)
